SEMARANG – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang mencatatkan kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,81 triliun atau 92,22% dari target anggaran sebesar Rp6,30 triliun, sementara realisasi belanja daerah tercatat Rp5,73 triliun atau 88,69% dari total anggaran Rp 6,46 triliun.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Realisasi pendapatan dan belanja tahun 2025 menunjukkan bahwa APBD kita dikelola secara hati-hati namun tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Agustina belum lama ini.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Semarang berhasil merealisasikan Rp3,42 triliun atau 87,67% dari target Rp3,90 triliun. Pajak daerah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp 2,74 triliun atau 88,57%, diikuti retribusi daerah sebesar Rp 556,22 miliar atau 79,99%. Sementara itu lain-lain PAD yang sah bahkan melampaui target hingga 130,61%.
Capaian PAD tersebut merupakan hasil dari upaya konsisten Pemkot Semarang dalam memperkuat basis pendapatan tanpa membebani masyarakat. Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan, dan penguatan layanan.
“Kami berupaya memastikan bahwa setiap potensi pendapatan dikelola secara adil dan transparan, sehingga manfaatnya bisa kembali dirasakan oleh warga Kota Semarang,” imbuh wali kota.
Sementara itu, pendapatan transfer juga menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi Rp2,36 triliun atau 99,62% dari total anggaran. Hal ini turut memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program prioritas.
Terkait belanja daerah, dengan realisasi 88,69% menunjukkan belanja yang terkendali dan tepat sasaran. Pemkot Semarang akan terus berkomitmen melakukan efisiensi belanja sejalan dengan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.