Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta kinerja jajaran Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun masa pemerintahannya.
Sidang tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026, dan dihadiri para menteri serta kepala lembaga pemerintahan.
Prabowo menjelaskan bahwa sidang kabinet pertengahan tahun itu digelar menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meninjau kembali berbagai pekerjaan yang telah dilakukan sekaligus mempersiapkan laporan kepada masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintahannya tinggal beberapa bulan lagi memasuki tahun ketiga. Selama hampir dua tahun menjalankan mandat rakyat, Prabowo menilai seluruh anggota kabinet telah bekerja dengan jadwal yang sangat padat.
Kesibukan dalam menjalankan pemerintahan, menurutnya, terkadang membuat jajaran kabinet tidak menyadari besarnya pencapaian yang telah diraih. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan besar, terlebih di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.
Prabowo menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak dilakukan untuk mencari pihak yang bersalah ataupun membandingkan pemerintahannya dengan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, setiap pemerintahan memiliki tantangan dan karakteristik pada masanya masing-masing.
Berikut tujuh arahan dan evaluasi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.
1. Lebih dari 108 Persoalan Telah Diselesaikan
Prabowo menyebut pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 108 persoalan selama sekitar 18 bulan masa kepemimpinannya. Jumlah tersebut dinilainya sebagai pencapaian yang cukup besar.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak bersikap tinggi hati, sombong, ataupun terlalu membanggakan keberhasilan yang telah dicapai.
Pemerintah, lanjut Prabowo, tetap harus bersikap rendah hati. Namun, keberhasilan yang telah diraih juga perlu diakui dan dihargai sebagai hasil kerja bersama. Menurutnya, bangsa lain tidak akan menghormati Indonesia apabila masyarakat Indonesia sendiri tidak menghargai pencapaiannya.
2. Meminta Jajaran Pemerintah Tidak Gentar Menghadapi Masalah
Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah telah menerima mandat dari rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Oleh karena itu, seluruh anggota kabinet diminta tidak takut menghadapi kesulitan, kekurangan, dan tantangan yang muncul.
Ia mengakui masih terdapat berbagai persoalan, seperti kesejahteraan guru yang belum memadai, terbatasnya lapangan pekerjaan, kemiskinan ekstrem, serta ketimpangan sosial.
Namun, Prabowo juga mengungkapkan bahwa sejumlah masalah yang ditemukan pemerintah ternyata jauh lebih besar daripada perkiraan sebelumnya. Salah satunya adalah kebocoran kekayaan negara yang nilainya diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah setiap tahun.
Kebocoran tersebut diduga terjadi melalui praktik manipulasi perdagangan, penyelundupan, laporan transaksi yang tidak sesuai, serta praktik under invoicing. Prabowo menyebut persoalan tersebut bukan hanya didasarkan pada data pemerintah, tetapi juga tercatat dalam laporan sejumlah lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia mencontohkan kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut tidak masuk akal karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah diberikan mandat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Karena itu, jajaran kabinet seharusnya tetap optimistis melihat banyaknya masalah yang telah berhasil ditangani selama 18 bulan terakhir.
3. Heran Program Makan Bergizi Gratis Terus Dipersoalkan
Prabowo mengaku heran karena Program Makan Bergizi Gratis atau MBG masih mendapat banyak kritik. Di sisi lain, kebocoran kekayaan negara yang telah berlangsung selama puluhan tahun justru dinilainya tidak banyak dipersoalkan.
Menurut Prabowo, salah satu ukuran mendasar keberhasilan sebuah negara adalah kemampuan menyediakan pangan bagi rakyatnya.
Ia menilai tidak ada masyarakat atau peradaban yang dapat bertahan apabila kebutuhan pangannya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak, menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.
Program MBG, menurutnya, bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan bagian dari upaya negara membangun generasi yang sehat dan produktif.
4. Menjaga Harga Pangan dan Ketersediaan Pupuk
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga harga pangan agar tetap terkendali. Selain itu, pemerintah berusaha memastikan pupuk tersedia dengan harga yang terjangkau bagi para petani.
Upaya tersebut berjalan beriringan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah.
Prabowo kembali menyoroti kritik yang diarahkan kepada program MBG. Menurutnya, program tersebut justru diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti anak-anak, ibu hamil, serta kelompok lanjut usia.
Ia menyayangkan apabila pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan dianggap sebagai pemborosan. Pemerintah memandang program tersebut sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
5. Optimistis Indonesia Semakin Kuat
Prabowo meyakini kondisi Indonesia saat ini semakin kuat, meskipun dunia tengah menghadapi berbagai konflik dan krisis.
Ia menyinggung sejumlah prediksi yang sebelumnya menyebut Indonesia akan mengalami keruntuhan ekonomi. Namun, menurutnya, prediksi tersebut tidak terbukti karena Indonesia justru terus menunjukkan ketahanan.
Di sektor pangan, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia telah lebih siap dibandingkan sejumlah negara lain yang mulai merasa khawatir terhadap ketersediaan bahan makanan.
Ia juga menyebut Indonesia memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan di sektor energi. Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah lengah atau cepat berpuas diri.
6. Tidak Tebang Pilih dalam Memberantas Korupsi
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bersikap tebang pilih dalam menangani korupsi dan berbagai bentuk penyelewengan.
Menurutnya, tindakan tegas tetap diperlukan terhadap pihak-pihak yang berusaha memperoleh kekayaan melalui praktik ilegal, manipulasi, maupun penyalahgunaan kewenangan.
Prabowo mengibaratkan korupsi sebagai penyakit kanker yang menyerang tubuh. Penanganannya harus dilakukan dengan tepat agar penyakit dapat dihilangkan tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap perekonomian negara.
Ia menjelaskan bahwa perekonomian nasional memiliki kemiripan dengan tubuh manusia. Apabila dirawat dan dikelola secara baik, perekonomian akan tumbuh sehat. Namun, apabila terus dirusak oleh praktik korupsi, penggelembungan harga, penipuan, under invoicing, transfer pricing, serta kolusi antara birokrat dan pelaku usaha, fondasi ekonomi negara akan melemah.
Pemerintah, lanjut Prabowo, saat ini sedang berupaya memperbaiki berbagai penyimpangan tersebut agar kondisi perekonomian nasional menjadi lebih sehat.
7. Mendorong Penerapan Single National Identity Card
Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan digitalisasi pelayanan publik.
Ia menilai Indonesia telah berada di arah pembangunan yang tepat. Namun, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi karena tingkat efisiensi birokrasi masih harus ditingkatkan dan jumlah regulasi dinilai terlalu banyak.
Sebagai bagian dari perbaikan tersebut, pemerintah mulai mengembangkan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech dan sejumlah program transformasi digital lainnya.
Prabowo berharap sistem Single National Identity Card dapat segera diterapkan secara optimal. Sistem tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai layanan publik sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
Selain mempercepat digitalisasi, pemerintah juga akan terus menyederhanakan berbagai peraturan kementerian dan regulasi lain yang dinilai menghambat efektivitas pelayanan publik.