Jakarta — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mendapat perhatian dari DPR. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah segera mengevaluasi status kedaruratan karhutla menyusul meningkatnya dampak kebakaran terhadap masyarakat.
Hetifah menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Ketika asap mulai menurunkan kualitas udara, mengurangi jarak pandang, dan mengganggu aktivitas warga, kondisi tersebut dinilai sudah menyentuh aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur, tercatat 413 titik karhutla dengan luas wilayah terbakar mencapai sekitar 936,95 hektare. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap tingkat kedaruratan di lapangan.
Pemerintah Diminta Tidak Menunggu Kondisi Memburuk
Hetifah mendorong pemerintah daerah bersama BPBD, BNPB, BMKG, serta berbagai instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi berdasarkan perkembangan terbaru. Menurutnya, keputusan mengenai peningkatan status kedaruratan harus didasarkan pada data dan tingkat ancaman yang ada.
Ia menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sebelum dampak karhutla semakin meluas. Peningkatan kesiapsiagaan sejak awal dianggap lebih baik dibandingkan menunggu kondisi memburuk dan kemudian melakukan respons dalam skala yang lebih besar.
Selain persoalan pemadaman, pemerintah juga diminta memperhatikan dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat, terutama kelompok yang lebih rentan terhadap gangguan kualitas udara.
Sekolah Diminta Siapkan Protokol Kabut Asap
Hetifah turut meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan menyiapkan langkah khusus bagi sekolah apabila kualitas udara masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Menurutnya, kegiatan luar ruangan perlu dibatasi ketika kondisi udara memburuk. Sekolah juga perlu memastikan ketersediaan masker yang sesuai dan melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala.
Apabila kondisi udara sudah berada pada tingkat yang berisiko bagi kesehatan, pembelajaran jarak jauh dapat menjadi salah satu opsi sementara. Namun, kebijakan tersebut tidak harus diterapkan secara seragam di seluruh Kalimantan Timur karena kondisi kualitas udara dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Fasilitas Kesehatan Diminta Bersiap
Dampak kabut asap juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan. Pemerintah daerah didorong meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu dinilai membutuhkan perhatian lebih selama kualitas udara memburuk.
Langkah pencegahan juga dinilai penting untuk mengurangi dampak yang lebih besar. Pemerintah diminta memastikan setiap titik panas yang terdeteksi segera diverifikasi dan ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Kutai Barat Catat Area Terbakar Terluas
Data BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus menunjukkan karhutla telah terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Kutai Barat tercatat sebagai wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni sekitar 269,34 hektare dari 70 titik kejadian.
Sementara itu, Kabupaten Paser menjadi daerah dengan jumlah titik karhutla terbanyak, yakni 85 titik. Posisi berikutnya ditempati Samarinda dengan 75 titik dan Kutai Barat dengan 70 titik.
BPBD Kalimantan Timur juga menyebut beberapa wilayah yang saat ini menjadi perhatian karena aktivitas karhutla relatif tinggi, antara lain Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu. Selain memperkuat pemadaman, pemerintah juga dituntut meningkatkan pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang selama periode kering.
Evaluasi status kedaruratan diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah antisipatif pemerintah untuk memastikan sumber daya, personel, fasilitas kesehatan, serta strategi penanganan dapat dikerahkan sesuai dengan tingkat ancaman yang terjadi di lapangan.