SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang resmi memperpanjang kerja sama strategis mereka dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Penandatanganan perjanjian kerja sama digelar pada Senin (25/8/2025).
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan birokrasi yang lebih terbuka dan akuntabel. “Kami ingin pelayanan publik di Semarang benar-benar didukung dengan sistem hukum yang kuat,” ujarnya.
Menurut Agustina, keterlibatan Kejaksaan sangat membantu pemerintah dalam mereduksi potensi masalah hukum. Dengan begitu, masyarakat dapat menerima pelayanan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit atau rawan kesalahan prosedur.
Lebih lanjut, Agustina menyoroti pentingnya dukungan Kejari dalam menghadapi dinamika keterbukaan informasi publik. “Masyarakat semakin kritis, dan itu baik. Namun, kami juga perlu memastikan bahwa dokumen dan proses yang kami jalankan tidak menimbulkan salah tafsir. Kehadiran Kejari menjembatani hal ini,” jelasnya.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Semarang, Tandyo Sugondo, menambahkan bahwa pihaknya siap mendampingi seluruh OPD. “Pendampingan ini mencakup bantuan hukum, konsultasi, hingga monitoring proyek-proyek strategis pemerintah,” ujarnya.
Beberapa OPD telah merasakan manfaatnya. Misalnya, Bapenda dengan urusan pajak serta Dinas Kesehatan dalam pembangunan dua Puskesmas. “Dari awal proses hingga berjalan, kami kawal agar tidak ada celah hukum yang mengganggu,” katanya.
Menurut Tandyo, hingga Agustus 2025, pendampingan proyek Puskesmas sudah mencapai 74%. Angka ini menunjukkan komitmen Kejari dalam mengawal pembangunan infrastruktur kesehatan yang menyentuh langsung masyarakat.
Agustina menilai, keberhasilan pendampingan di sektor kesehatan akan menjadi model bagi OPD lain. Dengan begitu, seluruh pelayanan publik di Semarang akan lebih terlindungi secara hukum dan lebih cepat memberi manfaat bagi masyarakat.
Sinergi ini, kata Agustina, adalah wujud nyata kolaborasi antar lembaga demi kepentingan warga. “Yang terpenting, masyarakat merasakan dampak nyata berupa pelayanan publik yang lebih baik, adil, dan transparan,” pungkasnya.
Reporter : Ismu Puruhito